Penegak Hukum Harus Berpihak Pada Korban Kekerasan Kata Puan

Ketua dewan perwakilan rakyat atau DPR RI bernama Puan Maharani meminta para apparat penegak hukum untuk berpihak kepada para korban kekerada di dalam proses hukum.

Karena, selama ini korban kekerasan seringkali mengalami kesulitan untuk melaporkan kejadian yang menimpa diri mereka dikarenakan pihak penegak hukum tak punya perspektif dari korban.

“Aparat penegak hukum supaya melindungi korban, jangan sampai korban kekerasan malah ikutan jadi korban prosedur hukum.” Ucap Puan.

Menurut Puan sendiri, selama ini kekerasan kepada perempuan dan juga anak masih seringkali dibiarkan.

Padahal, kalau berpedoman kepada konstitusi, ia memberikan keyakinan bahwa angka kekerasan kepada perempuan serta anak seharusnya 0 atau taka da sama sekali.

“Berapapun angka nya, yang namanya kekerasan kepada perempuan serta anak tidak boleh dibiarkan.” Ucap Puan.

Ia juga memberikan permintaan kepada para apparat dan pemerintah agar terus membangun Indonesia sebagai negara yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan juga anak.

“Kita harus bisa mewujudkan Indonesia yang anak – anaknya bisa tersenyum di dalam hidup mereka, yang bisa tumbuh sampai dewasa di dalam lingkungan yang aman serta bahagia karena gampang mendapatkan jackpot slot online.” Ucapnya.

Hal itu pun ia sampaikan di dalam acara Pekan Progresif yang mengangkat tema Kebijakan Negara dalam menciptakan Ruangan yang Aman Bebas Kekerasan untuk Anak serta perempuan pada Fakulstas Hukum Universitas Diponegoro.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem bernama Ahmad Sahroni juga memberikan dukungan atas kehadiran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Menurutnya, ketentuan yang dimuat di dalam aturan itu pun memberikan perlindungan hukum untuk korban. Apalagi hingga sekarang masalah kekerasan seksual masih sering terjadi tetapi belum ada payung hukum yang cukup jelas.

Sahroni juga memberikan penjelasan jika lingkungan kampus menempati urutas ketiga dari lokasi terjadinya kekerasan seksual sesudah jalanan dan juga transportasi umum.

Fakta tersebut membuat peraturan seperti ini dibutuhkan.

Artikel yang Direkomendasikan